Indonesia Gelap: Dampak Efisiensi Anggaran Pendidikan dan Nasib Bangsa yang Akan Datang

Oleh; Aqill Adhitya

Gerakan “Indonesia Gelap” merupakan bentuk protes terhadap berbagai persoalan yang mengancam kebebasan berekspresi, transparansi informasi, dan hak-hak demokrasi di Indonesia. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap kebijakan yang dianggap membatasi akses terhadap informasi serta tindakan represif terhadap kebebasan berpendapat. 

 

Isu utama yang menjadi pemicu gerakan ini adalah pemangkasan anggaran di berbagai sektor, khususnya pendidikan, juga kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan publik. Isu ini mulai mencuat pada 25 Januari 2025, ketika muncul kritik terhadap kabinet yang dianggap terlalu besar dan tidak efisien. Selanjutnya, di bulan Februari 2025, terjadi demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh dosen dan aparatur sipil negara (ASN) yang menuntut hak atas tunjangan kinerja (Tukin).

Puncak dari gelombang ketidakpuasan ini terjadi setelah pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, yang berfokus pada efisiensi APBN dan APBD. Salah satu dampaknya adalah pemangkasan anggaran pendidikan, yang sebelumnya 20% dari APBN tetapi kemudian turun menjadi hanya sekitar 18%.

Dinamika ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama aktivis, mahasiswa, dan akademisi, yang melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk kemunduran dalam sektor pendidikan dan demokrasi. Simbol “Garuda Hitam” pun mulai digunakan dalam narasi gerakan ini sebagai gambaran dari kondisi yang semakin “gelap” akibat pembatasan kebebasan berpendapat dan berkurangnya transparansi dalam pemerintahan.

Pada awalnya, gerakan “Indonesia Gelap” sempat dicurigai sebagai bagian dari manuver politik yang dilakukan oleh partai tertentu. Namun, setelah ditelusuri oleh Drone Emprit, ditemukan bahwa gerakan ini tidak memiliki afiliasi dengan partai politik mana pun. Wawancara dengan para inisiator gerakan ini mengungkapkan bahwa salah satu penggeraknya adalah seorang aktivis dari generasi Z, yang turut menyuarakan keresahan terhadap arah kebijakan pemerintah.

Bagaimana pemangkasan anggaran dapat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat di Indonesia?

Pemangkasan anggaran pendidikan menimbulkan kekhawatiran serius, terutama terkait keberlanjutan program beasiswa seperti KIP-K dan beasiswa lainnya yang hingga kini masih belum mendapat kejelasan dari pemerintah. Jika kepastian tidak segera diberikan, kemungkinan terburuk yang dapat terjadi adalah penghentian beasiswa secara massal, yang akan berdampak langsung pada mahasiswa yang menerima manfaatnya.

Apabila pemangkasan ini terus berlanjut dan semakin banyak mahasiswa kehilangan haknya, potensi gejolak sosial semakin besar. Ketidakpuasan terhadap kebijakan ini dapat memicu aksi protes besar-besaran, yang pada akhirnya berisiko mengganggu stabilitas dan kondusifitas masyarakat.

Dalam situasi seperti ini, kemungkinan meningkatnya tindakan represif dari aparat juga tidak dapat diabaikan. Kebebasan berekspresi dapat dibatasi, dan suara masyarakat yang menuntut keadilan berpotensi dibungkam. Jika perlawanan dari mahasiswa semakin meluas, konflik dengan aparat dapat semakin meluas, menciptakan ketegangan sosial yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah harus segera memberikan kejelasan terkait anggaran pendidikan, terutama mengenai beasiswa yang menjadi tumpuan bagi banyak mahasiswa. Kebijakan penghematan seharusnya tidak mengorbankan sektor pendidikan yang menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Jika tidak, dampak yang ditimbulkan bukan hanya pada individu mahasiswa, tetapi juga pada stabilitas sosial secara keseluruhan.

Dari sektor lain, juga terjadi PHK massal yang menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran secara signifikan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kestabilan ekonomi, tetapi juga berdampak terhadap peningkatan angka kriminalitas akibat tekanan ekonomi yang dialami oleh masyarakat.

Ketidakpastian pekerjaan dan keterbatasan lapangan kerja dapat mendorong individu untuk mencari cara bertahan hidup, termasuk melalui tindakan kriminal. Jika situasi ini terus berlanjut tanpa adanya solusi nyata dari pemerintah, maka dampaknya akan semakin luas, menciptakan ketidakstabilan sosial dan juga meningkatkan rasa ketidakamanan di tengah masyarakat.