NOTULA
Diskusi Rutin : Rabu, 4 Maret 2026
Pemantik : Muhammad Zein
Diskusi dimulai dengan mengutip pernyataan Bahlil Lahadalia yang menyebut bahwa negara telah menyediakan banyak lapangan pekerjaan dan masyarakat seharusnya tidak “kufur nikmat”. Namun sebenarnya realitas di masyarakat tidak selalu sejalan dengan pernyataan tersebut. Karena pemerintah justru kerap menggunakan dalil agama untuk membenarkan kebijakan dan meredam kritik. Ketika masyarakat menyampaikan kritik terhadap pemerintah, mereka sering dianggap tidak bersyukur atau bahkan dihakimi secara moral. Padahal dalam konteks demokrasi, kritik seharusnya dipandang sebagai bagian dari partisipasi masyarakat yang perlu dihargai dan ditoleransi.
Diskusi juga menyoroti cara memahami agama Islam. Pemantik menekankan bahwa Islam tidak seharusnya dipahami hanya secara tekstual, tetapi juga secara etis. Artinya, ajaran agama tidak sekadar diikuti berdasarkan teks, tetapi juga dipahami melalui nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberpihakan terhadap masyarakat yang lemah. Dalam konteks ini, konsep syukur juga dibahas sebagai sesuatu yang tidak hanya bersifat pasif. Syukur pasif dipahami sebagai ungkapan terima kasih secara verbal saja, sedangkan syukur aktif berarti bersyukur sekaligus berupaya memperbaiki keadaan, termasuk dengan menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil. Karena itu, agama seharusnya berada di garis depan dalam memperjuangkan keadilan sosial, bukan justru menjadi penghalang bagi masyarakat untuk bersuara.
Diskusi juga mengaitkan gagasan tersebut dengan konsep teologi pembebasan, yaitu cara memahami agama yang menempatkan ajaran ketuhanan sebagai dasar untuk membela kelompok yang tertindas dan mengkritik ketidakadilan sosial. Dalam sejarahnya, Islam juga dipahami sebagai agama yang pada awal kemunculannya berpihak kepada kelompok lemah dan menjadi kekuatan perlawanan terhadap penindasan. Namun dalam praktik masa kini, agama sering kali hanya dipahami sebagai identitas simbolik, bukan sebagai kekuatan etis yang mendorong perubahan sosial. Hal ini juga terlihat dalam beberapa kebijakan publik yang dinilai kurang menyentuh akar masalah, seperti dalam bidang pendidikan yang menurut sebagian pandangan seharusnya lebih fokus pada perbaikan fasilitas dan kualitas pengajar.
Diskusi juga menyinggung penerapan hukum Islam di Aceh yang memiliki status kekhususan. Peserta berpendapat bahwa penerapan hukum tersebut tidak dapat serta-merta diterapkan di daerah lain di Indonesia karena kondisi sosial dan keagamaan masyarakat yang sangat beragam. Jika dipaksakan, hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan. Dalam sejarah dunia, penggunaan otoritas agama untuk meredam kritik terhadap kekuasaan juga pernah terjadi, misalnya pada masa sebelum Revolusi Perancis ketika Otoritas gereja memiliki pengaruh besar dalam mempertahankan kekuasaan politik. Contoh tersebut menjadi pengingat bahwa agama dapat digunakan secara berbeda, bisa menjadi alat legitimasi kekuasaan, tetapi juga dapat menjadi kekuatan pembebasan bagi masyarakat.
