Topik : “Alam Dikeruk, Regulasi Ngantuk? Bedah Cara Main Karhutla dan Geothermal.”
Pemantik : Qoula Tsabita
Diskusi ini menyoroti dua isu utama terkait lingkungan dan pembangunan: praktik pembukaan lahan serta pengembangan energi geotermal. Pembukaan lahan sering kali dilakukan melalui pembakaran oleh perusahaan karena dinilai jauh lebih efisien secara biaya (cost-benefit analysis) dibandingkan menggunakan alat berat seperti ekskavator. Metode pembakaran ini menimbulkan kerusakan ekologis yang signifikan, seperti kerusakan sistem hidrologis dan hancurnya flora serta fauna. Terdapat juga pandangan perlunya relokasi satwa sebelum pembukaan lahan dilakukan, namun praktik pembakaran tetap ditentang karena dampaknya yang merusak secara menyeluruh. Selain itu, regulasi yang ada dinilai tidak ditegakkan secara maksimal, di mana perusahaan sering kali lepas dari tanggung jawab mutlak (strict liability) atas kerusakan lahan konsesi mereka.
Dalam konteks energi geotermal, diskusi menyinggung bahwa pembangunan ini juga melibatkan pembukaan lahan dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Teknologi yang digunakan, seperti flash steam, memiliki risiko berupa penurunan ketersediaan air tanah serta pelepasan gas beracun. Selain itu, terdapat wacana pengembangan teknologi baru seperti binary cycle yang lebih aman, namun masih diperlukan pengawasan ketat. Masalah utama yang ditekankan adalah dampak dari proyek-proyek ini terhadap masyarakat sekitar yang sering kali menjadi korban tanpa ganti rugi yang sepadan. Peserta diskusi sepakat bahwa solusi dari permasalahan ini bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak secara langsung.
Secara keseluruhan, hukum dan aturan yang mengatur lingkungan di Indonesia secara konsep sudah cukup baik, namun lemah dalam hal penegakan (enforcement). Kasus-kasus kerusakan lingkungan, termasuk kabut asap akibat pembakaran hutan dan dampak dari proyek geotermal, sering kali dibiarkan tanpa tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan besar. Ada dorongan agar hukum benar-benar menjamin keselamatan dan hak hidup masyarakat di atas kepentingan bisnis, serta pentingnya pengawasan yang objektif dan transparan dari pihak berwenang.
